spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Reaksi Ormas Katolik terhadap RUU Ormas

Populer

Sejumlah-organisasi-masyarakat-menolak-RUU-Ormas

Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa (RUUย Ormas) akan membatasi kebebasan berorganisasi. Bila RUU ini berlaku, maka rumah sakit, panti asuhan, sekolah, bahkan kelompok arisan harus mendaftarkan diri.

RUU Ormas menjadi poยญlemik di kalangยญan kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menyikapi hal ini, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wanita Katoยญlik Republik Indoยญnesia (DPP WKRI), Justina Rostiawati, mengatakan, WKRI masih mengยญikuti perkembangan pembahasan RUU Ormas. WKRI, katanya lebih lanjut, mendukung sejumlah pihak yang menyatakan keberatan atas kehadiran RUU ini. โ€œAda hal mendasar yang memang perlu dipertimbangkan soal ada tidaknya urgensi urgensi untuk membuat UU Ormas karena sudah ada UU yang mengatur tentang organisasi, yaitu UU Yayasan dan UU Perkumpulan,โ€ tulisnya melalui surat elektronik beberapa waktu lalu.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Presidium Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Christo Kabelen. Ia mengatakan, RUU Ormas merupakan instrumen negara yang merasuk ke wilayah privat dari kebebasan berserikat. Menurut Christo, draft RUU tersebut menyatakan, negara menjadi penentu dapat tidaknya seseorang untuk berserikat. โ€œParadigma RUU Ormas ini jelas bertentangan dengan paradigยญma hak asasi manusia,โ€ tegasnya.

Sementara Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Muliawan Margadana menyampaikan, RUU Ormas memang perlu dikaji lagi. Pengaturan Ormas, menurutnya, jangan sampai terjebak pada prinsip hak asasi manusia yang individualistik, karena sistem sosial negara Indonesia berlandaskan Pancasila.

Menurut Sekretaris Koยญmisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (HAK KWI), Pastor A. Benny Susetyo, RUU Ormas juga akan berdampak bagi lembaga Gereja. โ€œIntervensi pemerintah memperlemah poยญsisi Gereja. Karena Gereja akan memberi laporan terkait dana bantuan asing dan pengunaannya harus berdasarkan persetujuan pemerintah,โ€ paparnya. Roยญmo Benny menegaskan, negara demokrasi tidak memerlukan UU Ormas.

Koordinatorย Indonesiaย Corrupยญtion Watch, Johanes Danang Widoyoko juga mengยญungkapkan hal yang sama. RUU Ormas berpoยญtensi membungkam gerakan antikorupsi. Menurutnya, saat ini sebagian besar pelaku korupsi adalah kepala daerah yang dalam RUU Ormas memiliki kewenangan besar untuk menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan membekukan Ormas bila dianggap kegiatannya membahayakan ketertiban umum. โ€œUpaya pembongkaran korupsi oleh masyarakat bisa diangยญgap sebagai kegiatan membahayakan kegiatan umum, sehingga gerakan antikorupsi terancam dibekukan para koruptor itu,โ€ ujarnya.

Sementara, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, menegaskan, Komnas HAM telah menyampaikan sikap resmi pada Pemerintah dan DPR. โ€œKomnas HAM menolak tegas RUU Ormas,โ€ ungยญkapnya. (http://www.hidupkatolik.com/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RADIO LINE KAJ

INFO TERBARU

TERPOPULER

ARTIKEL LAINNYA

Open chat
Butuh Bantuan?
Adakah yang bisa kami bantu?