Dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan NKRI ke-70 Konferensi Waligereja Indonesia  (KWI) menyampaikan refleksi umat Katolik Indonesia. Hal itu diutarakan oleh Ketua KWI Mgr. Ign Suharyo di Jakarta 14 Agustus 2015. Meski kecil namun umat katolik berperan baik dalam memperjuangkan kemerdekaan sekaligus mengisi kemerdekaan RI. “Karena itu ada beberapa umat katolik yang menjadi pahlawan maupun penerima penghargaan dari pemerintah atas jasa mereka,” ujar Mgr. Suharyo.
Kali ini pun dalam memperingati hari istimewa kemerdekaan RI ke-70 ingin memberikan sumbang pikiran dalam memperjuangkan dan mujudkan cita-cita kebangsaan RI yaitu Pancasila dan UUD’45. “Meski sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, pebisnis, masyarakat dan kelompok kemasyarakatan namun banyak juga yang belum mendapat tanggapan dengan baik baik oleh pemerintah, pebisnis maupun kelompok-kelompok masyarakat. Seluruh permasalahan yang ada menurut umat katolik harus diatasi dengan kembali ke cita-cita kebangsaan RI dan tonggak sejarah yang sudah ditorehkan pendahulu kita ,” tegas Mgr. Suharyo. Mgr. Suharyo memberi contoh tonggak sejarah yang pernah ada yaitu pada  1908 : Kebangkitan Nasional, pada  1928: Sumpah Pemuda, pada 1945 : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia  dan landasan negara kita UUD ’45 dimana dalam pembukaan tertera Pancasila.
Bila kita setia dengan cita-cita kebangsaan kita dalam menghadapi dan mengatasi berbagai keprihatinan dan permasalahan  maka harapan untuk lebih maju masih terbuka luas. Setidaknya KWI merumuskan 4 permasalahan fundamental yang menghambat pemenuhan hakikat kemanusiaan dan perkembangan peradaban bangsa Indoesia yang majemuk. “Inilah yang mengakibatkan banyak anak bangsa ini yang belum bisa merasakan cita-cita kemerdekaan meski sudah 70 tahun,” ungkap  Muliawan Margadana, Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA).
Ke-4 permasalahan utama itu adalah : Kemiskinan dan pengangguran, politik , ketimpangan sosial ekonomi, lemahnya penegakan supremasi hukum dan maslah sosial budaya. “Menurut Gereja Katolik salah satu akar pemasalahan utama dan fundamental adalah kurangnya komitmen moral para penyelenggara negara, pemimpin politik dan warga terdidik untuk meujudkan cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan oleh pendiri bangsa. Bahkan setelah 70 tahun merdeka  masih dirasakan perlu usaha keras untuk meningkatkan komitmen moral di kalangan penyelenggara negara. Dengan komitmen moral yang kuat akan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, lolusi, nepotisme dan pragmatism yang menempatkan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok diatas kepentingan bangsa,” ungkap Muliawan.
Moral para pemimpin politik   dan penyelenggara negara sering jauh dari upaya meujudkan kedaulatan rakyat, tata kelola yang baik, demokrasi yang substantive. Fungsi check and balances lembaga legislative nyaris tidak ada, bahkan upaya justeru melemahkan kekuatan oposisi di parlemen. Banyak produk legislasi yang tidak aspiratif melainkan penuh muatan kepentingan sempit. Akhirnya digugat oleh masyarakat. Ini terjadi karena rendahnya kualitas anggota parlemen di pusat maupun di daerah. Kembali lagi kondisi ini bagian dari kelemahan proses rekruitmen dan kaderisasi. Pimpinan partai politik terlalu dominan di pihak lain etika dan budaya politik elit politik masih rendah  dan sisitem pertanggungjawaban kepada konstituen yang lemah. Terlihat jelas terjadinya praktik politik transaksional dan berorientasi kekuasaan belaka. Uang menjadi pendorong utama perpitikan bangsa ini sementara semangat gotongroyong dan nilai Pancasila terabaikan. Kondisi ini jauh dari semangat amanat dan pengabdian luhur kepada bangsa. “Dalam situasi seperti inilah gereja katolik berharap para pemimpin di segala lapisan yang memiliki kejujuran kepada diri sendiri, keluarga, rakyat dan bangsa ini serta setia kepada nilai-nilai Pancasila,” tandas Muliawan.
Di bidang ekonomi gereja katolik merasakan besarnya ketimpangan kaya dan miskin baik antarindividu maupun antardaerah. Ini terjadi karena pengelolaan perekonomian negarakurang optimal dalam kurun waktu yang lama.  Ke depan gereja katolik berharap akan terujud perekonomian yang sustainable. Hanya dengan demikian bangsa ini akan mampu menghadapi era globalisasi dan bonus demografi.
Di bidang penegakan supremasi hukum gereja katolik melihat terjadi pelemahan sehingga dirasakan keadilan belum dirasakan masyarakat. Praktik mafia hukum terlihat secara kasat mata dimana-mana sehingga dapat dikatakan dimana-mana terjadi pelanggaran komitmen pro justitia. Bahkan boleh dikatakan terjadi penggadaian hukum demi memperkaya diri. Rakyat muak melihat prkatik-praktik ini dan akhirnya main hakim sendiri.
Di bidang sosial budaya masih terjadi praktik penindasan kepada kaum minoritas dan marginal. Sehingga dipertanyakan dimana peran perlidungan negara terhadap segenap rakyatnya. Bahkan pihak-pihak yang jelas-jelas tidak setia kepada Pancasila bisa melenggang dengan bebas menginjak-injak kebebasan beragama.
Itulah sebabnya Gereja katolik menggunakan kesempatan perayaan penting ini untuk menyampiakan inspirasi dan hasil refleksinya. “Gereja katolik berharap pemerintah dan peara pemimpin bangsa  mulai memperbaiki mentalitas berkuasa dari orientasi proses menjadi yang berorientasi hasil. Akhirnya rakyat Indonesia merasakan perbaikan kualitas hidup yang lebih cepat dan meminimalisasi ekses pembangunan ,” harap Muliawan. Di tengah berbagai kondisi kekinian bangsa Indonesia masih ada optimism dan keyakinan negara akan semakin maju dan sejahtera. “Syaratanya seluruh pimpinan bansa ini besedia melakukan konsolidasi komitmen moral uantuk membangun Indonesia,” tutup Mgr. Suharyo.
Secara spesifik Mgr. Suharyo mengungkapkan bahwa KWI sejak 1997 setiap sidang KWI selalu mengangkat masalah korupsi sebagai keprihatinan prioritas utama. Tetapi KWI hanyalah sarana iman dan moral bukan penegak hukum seperti KPK. Jadi setiap umat diharapkan bisa memberi sumbangsih masing-masing melalui kreativitasnya untuk menumpas praktek korupsi. “Contohnya ada umat yang dengan rela hati mendirikan Lembaga Pendidikan Anti Korupsi. Sasaran yang ingin mereka capai adalah para calon penyelenggara negara. Mereka mendampingi supaya mereka berani mengatakan tidak kepada korupsi. Ada juga yang memberi pendidikan sejak dini bagi anak-anak agar kelak tidak ikut arus melakukan korupsi. Ini semua karena adanya himbauan moral dan iman yang hidup,” ungkap Mgr. Suharyo.
 
Sonar Sihombing
Anggota Seksi KOMSOS KAJ